JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja koordinasi antar-kementerian yang dinilai masih tumpang tindih. Rizal memperingatkan pemerintah agar target Swasembada Gula Nasional 2027 tidak hanya berakhir sebagai wacana seremonial di atas meja rapat, namun harus dibuktikan dengan sinkronisasi aturan yang nyata.
Hal tersebut ditegaskan Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang menghadirkan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, serta jajaran direksi BUMN Pangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, Rizal Bawazier menyoroti adanya perbedaan pandangan yang mencolok antar kementerian terkait implementasi regulasi industri gula. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Pasal 30 PP No. 26 Tahun 2021 mengenai kewajiban importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sendiri.
“Kami melihat adanya perbedaan persepsi antar menteri. Untuk kepentingan rakyat, kami mohon semua pihak duduk bareng dengan pemikiran yang jernih,” ujar Rizal dengan nada tegas.
Ia mengingatkan bahwa ego sektoral hanya akan merugikan rakyat dan petani tebu. Menurutnya, setiap pemimpin lembaga harus memiliki tanggung jawab penuh atas kebijakan yang dikeluarkan agar tidak membingungkan pelaku industri.
Rizal menilai, mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, momentum RDP ini harus menghasilkan jalan keluar atas hambatan struktural yang ada. Ia mengkhawatirkan jika koordinasi tidak berjalan maksimal, target swasembada gula hanya akan menjadi slogan tanpa eksekusi.
“Tekad swasembada gula 2027 itu bagus sekali. Kami berharap itu benar-benar bisa dilakukan dengan langkah konkret dan bukan sekadar wacana,” imbuh legislator dari fraksi PKS tersebut.
Selain masalah regulasi, Rizal juga mengawal proses restrukturisasi BUMN Pangan, termasuk rencana penggabungan PT PG Rajawali I dan II ke dalam PTPN Group (Sinergi Gula Nusantara). Rizal menekankan pentingnya optimalisasi aset negara agar rantai pasok gula nasional menjadi lebih kuat dan mandiri.
Isu energi terbarukan melalui pengembangan bioetanol berbahan molase juga tak luput dari pengawasannya, sebagai bagian dari strategi besar ketahanan energi nasional di masa depan.
