DENPASAR – Kuasa Hukum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) secara resmi membantah isu liar yang beredar di ruang publik mengenai dugaan penyekapan oleh Korem 163/Wira Satya dan tuduhan pemerasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) di Denpasar, Bali.
Berdasarkan klarifikasi resmi yang dirilis pada Kamis (12/3), GWI menegaskan bahwa narasi-narasi tersebut tidak berdasar pada fakta hukum dan merupakan bentuk penggiringan opini yang menyesatkan.
Kuasa Hukum DPP GWI, Dr. (c) Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, menyatakan bahwa hasil konfirmasi langsung kepada Kapten Wahyu dari pihak Korem menunjukkan bahwa tuduhan penyekapan tersebut adalah tidak benar.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali, Wartikno, juga memberikan pembelaan tegas terkait tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepada lembaganya. GWI menilai tuduhan tersebut sebagai pembunuhan karakter yang cacat secara moral dan hukum.
“Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh opini liar dan framing sepihak. Siapa pun yang menuduh wajib membuktikan. Jika tidak mampu, maka jangan membangun fitnah di ruang publik,” tegas Imam Subiyanto dalam siaran persnya.
Pihak kuasa hukum mengingatkan masyarakat dan media untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat dijerat dengan Pasal 1365 KUH Perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Delik Pidana pencemaran nama baik dan fitnah, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika disebarkan melalui media digital.
GWI mengimbau seluruh pihak, termasuk pengguna media sosial dan oknum tertentu, untuk segera menghentikan penyebaran narasi yang tidak berimbang. Mereka menegaskan tidak akan segan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, bagi pihak yang terus menyebarkan hoaks yang merusak reputasi institusi maupun individu.
